TOPMETRO.NEWS – Uang pensiun DPR seumur hidup dinilai jadi beban rakyat lewat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Terlebih terkait kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini. Hal dimaksud jadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Hotman Paris, lewat video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, angkat bicara mengenai naiknya harga BBM bersubsidi itu.
“Harga BBM naik, alasannya karena pemerintah terlalu berat biayanya membiayai subsidi,” ujar Hotman Paris mengawali videonya, seperti dikutip Hops.id–jaringan Suara.com, Selasa (6/9/2022).
Dia nampaknya sadar betul, jika harga BBM naik, maka rakyat yang akan menanggung bebannya karena harga kebutuhan pokok lainnya ikut naik.
Hotman Paris pun mengajukan sebuah usulan yang selama ini nampaknya belum terpikirkan para petinggi negara.
Dia lantas mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran negara lainnya yang kurang mendesak untuk menutupi subsidi harga BBM, agar harganya tetap bisa ditekan.
Hotman mengatakan salah satu anggaran yang bisa dialihkan untuk menutupi subsidi harga BBM adalah uang pensiun para anggota DPR/DPRD.
Menurutnya, uang pensiun anggota dewan cukup membebani rakyat, lewat keuangan negara, karena uang pensiun itu diberikan kepada semua anggota dewan selama seumur hidup.
“Dimana substansinya, dimana alasan pembenarannya? (Anggota) DPR atau DPRD mungkin hanya menjabat satu atau dua (periode) tapi dia berhak mendapatkan uang pensiun selama seumur hidup, dan itu nyata membebani APBN,” keluh Hotman.
Dari penelusuran TOPMETRO.NEWS sebagaimana Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran uang pensiun anggota DPR setara 60 persen dari gaji pokok.
Selain itu, mereka juga mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayarkan sekali sebesar Rp15 juta.
BACA PULA | DPR Jangan Digaji, Ini Komentar Fadli Zon
Seperti diberitakan Topmetro.News sebelumnya, DPR jangan (red, tak perlu) digaji. Usulan ini sempat dilontarkan Saut Situmorang, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menilai anggota DPR jangan digaji, bagi mereka yang malas mengesahkan Undang-undang.
Namun usulan itu dikritik Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI. Reaksi keras pun dilontarkan.
“Dia itu (Saut Situmorang, Red) nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan Undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu,” ujar Fadli Zon di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018) silam.
Menurut Fadli pernyataan Saut Situmorang yang bilang DPR tak perlu digaji, seperti orang yang tidak paham politik.
Selain itu, kata Fadli Zon, Suat Situmorang sebagai KPK, tak punya kapasitas menyerukan hal itu ke publik.
“Pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai Komisioner KPK. Jadi, harus hati-hatilah jangan ngomong sembarangan gitu,” imbuhnya.
sumber\foto | suara
